Visi dan Misi ICMI Jabar

VISI DAN MISI

 

Dalam menghadapi berbagai tantangan internal keorganisasian dan eksternal kebangsaan tersebut, ICMI mengembangkan visi yaitu ”Menjadi organisasi cendekiawan yang mendorong terwujudnya kekuatan imtaq dan iptek umat bagi terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut ICMI mengembangkan misi:

(1)       Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan melalui pembinaan akhlakul karimah,

(2)       Meningkatkan kualitas pikir melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pendidikan,

(3)       Meningkatkan kualitas karya dan kerja melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pelatihan,

(4)       Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan kegiatan sosial dan ekonomi umat, kesehatan, serta karya dan kinerja litbang yang berkualitas dan

(5)       Mampu meningkatkan kualitas keluarga dan keturunan melalui pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

 

Dengan kata lain ICMI harus menjadi elemen penting dalam penguatan dan pemberdayaan civil society atau masyarakat madani yang antara lain memiliki karakteristik:

  1. Komunitas taat hukum dan sikap politik kenegarawanan
  2. Organisasi yang aktif dan membangun dirinya diluar organsiasi yang formal (partai Politik) dimana anggota-anggotanya memberikan pengaruh pada organisasi formal tersebut
  3. Menjalankan fungsi voulentry dalam mendorong
  4. Mendorong demokratisasi
  5. Keberagaman didalam tubuh organisasi

 

 

PROGRAM KERJA

 

A.  Fokus Program

 

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi ICMI tersebut dikembangkan program kerja yang difokuskan pada perubahan pada Faktor A dan B, dan revitalisasi ICMI, sebagai berikut :

 

Program pada Faktor A diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, Institusi, dan Teknologi. Program peningkatan kualitas di bidang SDMdilakukan agar umat dan masyarakat Indonesia memiliki taraf pendidikan, akhlak, keterampilan, keahlian, kewirausahaan, derajat kesehatan, dan etos kerja serta keunggulan kompetitif  yang  lebih baik dari sebelumnya serta dari dan umat bangsa-bangsa lainnya. Program peningkatan kualitas dalam bidang institusi meliputi upaya meningkatkan komitmen dan kopetensi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governanceand clean government (kepastian hukum, tranparansi, patisipasi, profesionalitas, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih, dll), pemantapanbudaya kerja,  peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan serta efektifitas pelaksanaan tugas aparatur negara baik pada jajaran sipil (PNS), militer (TNI), maupun kepolisian (POLRI); penegakan hukum dan HAM; serta perbaikan manajemen proses kebijakan publik. Program peningkatan kualitas penguasaan di bidang teknologi, diarahkan pada upaya mengatasi ketertinggalan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang teknologi termasuk bioteknologi, serta peningkatan penguasaan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan pemanfaatan keunggulan komparatif, yang sesuai dengan kondisi lokal. 

 

Program pada Faktor B diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sistem dan  proses ekonomi, politik, dan sosial sehingga dapat melangsungkan pengelolaan berbagai kegiatan secara lebih baik, beretika dan bertanggung jawab, serta menghasilkan kinerja yang lebih baik, produktif, dan berkeadilan. Program pemberdayaan dan peningkatan kualitas di bidang ekonomi diarahkan pada kegiatan yang dapat: mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif, kompetitif, dan berkeadilan;  membebaskan umat dan masyarakat Indonesia dari keterbatasan dalam akses permodalan dan pasar; tingginya biaya modal; rendahnya kualitas produksi, rendahnya produktivitas modal dan tenaga kerja; kurangnya kesempatan kerja; rendahnya pendapatan, daya saing, dan peran di pasar dunia; besarnya kerusakan lingkungan; dan besarnya hutang luar negeri. Program dalam bidang sosial diarahkan pada kegiatan mendorong dan melepaskan umat dan masyarakat Indonesia dari pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang besar, relatif rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa, dan berkurangnya tingkat ketidakpuasan sosial terhadap tingkat pelayanan publik terhadap keseluruhan unsur aparatur negara.  Program dalam bidang politik diarahkan pada upaya yang mendorong peningkatan kebersamaan melalui proses pembelajaran dan dialog intra dan antar berbagai kekuatan politik dan komponen bangsa baik pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga terbangunnya kebersamaan sikap dalam menghadapi permasalahan dan keterpurukan bangsa; terrevitalisasikannya persatuan dan kesatuan, serta potensi dan kekuatan umat dalam merubah nasib bangsa; dan teraktualisasi-kannya nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan bangsa yang sesuai dengan amanat  Pembukaan UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan nyata. 

 

Pada tataran internasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada dinamika kehidupan yang makin kompleks dan mengancam; serta perkembangan global political economy yang tidak selalu menguntungkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, komunikasi, dan bioteknologi, berkembang pesat. Globalisasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dengan segala dampaknya semakin luas dan cepat, disertai issues tentang terorisme global yang menimbulkan ancaman terhadap persatauan dan kesatuan umat dan bangsa, sertabangsa-bangsa.

 

 

B.  Pokok Kegiatan 

 

Program kerja dilaksanakan melalui 12 pokok kegiatan yang meliputi kegiatan: revitalisasi organisasi, kaderisasi anggota, pengembangan usaha (secara mandiri, dan melalui kemitraan, termasuk pengembangan lembaga keuangan mikro dan makro), penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, publikasi, asistensi, advokasi, dan fasilitasi.  Uraian kesebelas program pokok tersebut adalah sebagai berikut:

 

1.      Revitalisasi Organisasi

Revitalisasi organisasi dilakukan dengan herregistrasi keanggotaan; menyusun data base anggota; menyusun profil anggota dan pengurus; melakukan konsolidasi organisasi; melaksanakan mudzakarah, muahasabah, dan tausiah;pengembangan data dasar mengenai potensi dan daya saing daerah; meningkatkan jaringan komunikasi melalui berbagai media termasuk internet, serta memberikan fasilitasi dan sinergi pemanfaatan pengalaman dan kepakaran anggota. Konsolidasi dan ekstensifikasi badan otonom/ sub-batom sesuai potensi dan peluang yang dimiliki, melalui pengembangan usaha mandiri ataupun kemitraan dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Mengaktifkan penumbuhan Orda-Orda berbasis Kabupaten dan merevitalisasi Batom-Batom ICMI.

 

2.      Badan Hukum ICMI

          Dalamrangka mendapatkan pengesahan sebagai organsiasi kemasyarakatan, ICMI mengajukan penyelesaian badan hukum organisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI 

 

3.     Kaderisasi Anggota, Pemimpin Ummat dan Pemimpin Bangsa

Dalam rangka menyiapkan pemimping-pemimpin di masyarakat dan pemerintahan diutamakan pesertanya dari Organisasi-Organisasi Islam, Partai-Partai Islam dan tokoh Masyarakat. 

 

Kaderisasi dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang, sistematis, metodologis, inovatif dan relevan dan mengembangkan karir struktural dalam organisasi ICMI, masyarakat, dan pemerintahan seperti National Leadership Trainning (Naltra) ICMI yang telah berjalan selama ini, yang pesertanya LSM-LSM Islam, Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam, Ormas Islam, Partai Islam, DPD, DPR.

 

3.      Pengembangan Ekonomi Syariah 

          Dalam rangka pengembangan Lembaga keuangan berbasis syariah (seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dsb), mikro finance syariah seperti Baitul Mal wa Tanwil (BMT) serta Sistem Jaminan Sosial Nasional berbasis syariah. 

 

          Mendorong program Satu Desa Satu BMT (SDSB), program pendirian Bank Wakaf Indonesia, serta penguatan Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka mengembangkan dan memobilisasi dana masyarakat bagi peningkatan ekonomi ummat. 

          

4.      Bisnis, Obat, Kosmetik dan Halal Food

Mendorong peningkatan penggunaan obat-obatan, kosmetik dan Makanan Halal dan Thoyib serta pengembangan bidang-bidang berbasis syariah lainnya seperti Hotel Syariah, Pariwisata Syariah, Fasion Syariah, dan Lifestyle Syariah lainnya.

 

5.      Pengembangan Usaha Mandiri dan Kemitraan

Usaha mandiri di berbagai jenis sektor ekonomi, antara lain agrobisnis, perkebunan kemaritiman, pertambangan, manufaktur, elektronik, perdagangan, telekomunikasi dan komunikasi, penerbitan, peternakan, agroindustri, jasa kesehatan, jasa konstruksi, dll dikembangkan untuk menjamin ketersediaan sumber dana bagi operasionalisasi organisasi dan untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia. Menghidupkan kegiatan-kegiatan sektor riil untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan dapat mendatangkan keuntungan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap organisasi. 

 

Kemitraan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan bidang-bidang lain bersama berbagai lembaga dan organisasi lain dengan prinsip saling membantu dan menguntungkan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

 

6.      Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan pada berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi (pertanian, kemaritiman, perindustrian, perdagangan, keuangan, kependudukan dll), pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, teknologi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dll. Hasil penelitian tersebut direkomendasikan sebagai bahan penyusunan kebijakan yang diperlukan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai pilar masyarakat madani. Dengan demikian, kebijakan yang diambil ketiga pilar tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh bangsa Indonesia.

 

Isu-isu strategis yang memerlukan kajian yang mendalam serta memerlukan pemecahan merupakan fokus utama seperti persoalan lingkungan hidup, kepemilikan tanah dan tanah nganggur, diaspora, kemaritiman, nilai-nilai Pancasila dan moral bangsa, massmedia.

 

7.       Pendidikan dan Pelatihan

Diarahkan pada terwujudnya learning dan knowledge base society umat berdasar paradigma pembangunan peradaban dan pemberdayaan yang islami. Pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang bermutu diselenggarakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Pendidikan ini mengintegrasikan ilmu ”umum” dan ilmu ”agama”. Pelatihan berbagai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Demikian pula halnya untuk keperluan aparatur pemerintah pusat didaerah.

 

Program peningkatan pendidikan Indonesia melalui perluasan Insan Cendekia model sekolah unggul Islam, pusat pelatihan guru Indonesia dan mafikibb center.

 

Pendidikan moral dan karakter bangsa agar materinya diberikan pada seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan dan diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran dan seluruh aktivitas pendidikan.

 

8.      Mass Media 

Publikasi kegiatan, tokoh, gagasan dan hasil pemikiran anggota ICMI di berbagai bidang dilakukan melalui berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, Website, TV, Radio, WhatsAppataupun media lainnya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia.

 

Dalam hal kita belum mampu mendirikan station radio dan televisi sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan menyiapkan rumah produksi dan konten-konten yang mendidik bernuansa Islami.

 

  1. Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak

Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga dan anak melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi rumah tangga, peningkatan kualitas SDM Perempuan dan anak dengan memperhatikan fenomena yang memprihatinkan bangsa. Perlu secara intensif mendorong perempuan dan anak untuk peduli dalam bidang etika moral dan akhlaqul karimah, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, Traficking, TKW. 

 

Melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan program pemberdayaan keluarga dan pelindungan anak seperti; LCCI (Liburan Cerdas Ceria ICMI), liburan keluarga bahagia, kajian reguler tentang perempuan dan perlindungan anak, pesantren lansia, pendidikan pendalaman Al-Quran, pendidikan kepemimpinan dan politik perempuan.

 

 

STRATEGI PELAKSANAAN

 

Pelaksanaan program ICMI diupayakan berbasis pada grass root, terutama masjid dengan berbagai bentuk atau pola (misalnya, dalam bentuk kemitraan), sehingga fungsi masjid dapat dioptimalkan untuk membangun masyarakat madani. Setiap tingkatan organisasi ICMI menjadikannya sebagai proyek percontohan (pilot-project)

 

Program kerja ICMI dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: bersasaran pada peningkatan mutu, kapasitas, dan produktivitas; desentralistik, terpadu, dan menyeluruh; inklusivitas; kecendekiaan; transparansi, profesionalitas, akuntabilitas kinerja (input, proses, output, dan impak); pemerataan dan partisipasi; kesinambungan, peningkatan dan keberlanjutan. Selain itu, perlu dikembangakan pula prinsip pembagian kerja dan kewenangan yang jelas dalam keseluruhan tingkatan dan satuan organisasi dalam keorganisasian ICMI yang telah ditetapkan dalam AD dan ART serta khittah perjuangan ICMI.

 

Program dan kegiatan yang telah disepakati dilaksanakan melalui strategi Fungsionalisasi dan Fasilitasi, Institusionalisasi, Asistensi/Advokasi, Kaderisasi, Pelatihan, Kajian, Kemitraan, Desiminasi, Integrasi Jaringan, dan Mobilisasidalam bentuk kajian kebijakan, pelembagaan, pengembangan jaringan, dan kegiatan langsung yang dapat dilaksanakan secara mandiri, kemitraan, melalui Batom/sub-Batom, dan bentuk kelembagaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan AD dan ART ICMI.