Khittah

Perkataan “khittah” dalam bahasa berarti : garis pandang dan kebijakan dasar. Dalam Istilah (epistimologi): memegang tugas kejuangan dengan ciri utama ilmu pengetahuan sebagai amanat Allah Subhanahu Wata’ala yang tercakup dalam tiga pangkal pandangan dasar : ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan ke-Cendekiawanan dilandasi oleh niat mencari ridha Allah Subhanahu Wata’ala dengan mengacu pada 5 ayat pertama surat al-Alaq dan ayat-ayat lain yang relevan.

 

ICMI mengemban tugas perjuangan dengan ciri utama ilmu-pengetahuan sebagai amanat Allah Subhanahu Wata’ala memerlukan sebuah wawasan dan kebijakan asasi yang diharap dapat dipegang bersama sebagai tuntunan kiprah dan aktivitas, baik pribadi maupun organisasi.

 

Konsep Khittah ICMI ini pertama kali dibuat berdasarkan bahan-bahan diskusi, yang pernah muncul dalam ICMI, khususnya di kalangan Dewan Pakar periode 1990-1995. Bahan-bahan tertulis sebagai konsep awal  dibuat oleh Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim, MSc., Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, dan bahan-bahan lain yang muncul dalam Silaknas-Silaknas berikutnya. Berdasarkan konsep-konsep itulah, ditambah dengan beberapa bahan lain, dibuat rumusan Khittah ICMI, yang kemudian diajukan ke Muktamar II ICMI, 7 - 9 Desember 1995, di Jakarta.

 

Komisi Kode Etik dan Khittah Muktamar II ICMI menerima dan mengesahkan konsep tersebut, dengan beberapa perbaikan. Tiga orang ditunjuk sebagai penanggung jawab rumusan, yaitu Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim, MSc., Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, dan Dr. Nurcholish Madjid, dengan Ketua Komisi Kode Etik dan Khittah, Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc, selaku koordinator. Oleh Ketua Komisi hal itu dilaporkan kepada sidang pleno muktamar, yang dengan berbagai masukan peserta muktamar, kemudian juga diterima dan disahkan dengan tugas penyempurnaan oleh Tim Perumus.

 

Pada tanggal 3 Ramadhan 1416 / 24 Januari 1996  Prof. Drs. A. Malik Fadjar M.Sc., Ketua Komisi Kode Etik dan Khittah,  selaku Koordinator Tim Perumus,  bersama dengan anggota-anggota Tim Perumus Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, dan Dr. Nurcholish Madjid telah merampungkan tugasnya. Rumusan Khittah ICMI tersebut setelah dibahas, kemudian ditetapkan bersama-sama dengan Wawasan, dan Kode Etik ICMI sebagai amanat Muktamar III, yang berlangsung tanggal 9-12 November 2000 di Jakarta. Rumusan itulah yang menjadi dasar usulan perubahan untuk dibahas dalam Muktamar  IV ICMI, 06 Desember 2005.

 

Mengingat Khittah adalah masalah prinsipil, maka setiap usaha merumuskannya tidak akan pernah final. Karena itu setiap jajaran ICMI yang merasa memiliki gagasan untuk menyempurnakan rumusan Khittah ini selalu akan disambut dengan gembira dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala ke arah rumusan yang semakin sempurna, melalui suatu proses dan  mekanisme organisasi.

 

Pengurus ICMI periode 2000-2005 melihat pentingnya revitalisasi organisasi untuk mengaktualisasikan serta merumuskan kembali Khittah ini dengan melihat kenyataan perubahan paradigmatis, yakni Islam sebagai asas organisasi ICMI. Karena itu, di kalangan Pengurus, Dewan Pakar, maupun Tim Revitalisasi berlangsung diskusi dan pembahasan yang mendalam. Tim Revitalisasi menawarkan rumusan perubahan susunan atau format Khittah tersebut, dengan mengedepankan terlebih dahulu dasar-dasar normatif dari  perspektif al-Qur’an dan al-Hadits sebagai landasan pengembangan wawasan pemikiran dan kebijakan, -yang dahulu dimuat hanya sebagai catatan akhir-, tanpa harus mengubah esensi, dengan memberi penekanan pada konsep-konsep atau pengertian kunci yang perlu memperoleh perhatian bersama.  Rumusan berikut adalah wujud tawaran rumusan Khittah tersebut.