Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI

ANGGARAN DASAR

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIMSE-INDONESIA

PERIODE 2015 - 2020

 

MUKADIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

 

Sesungguhnya, hikmah adalah nikmat Allah Subhanahu Wata'ala yang tertinggi dan termulia yang dikaruniakan kepada hamba-Nya yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan beramal. Oleh karena itu penerima hikmah wajib bersyukur dengan memanfaatkannya sebagai wujudpengabdian kepada Allah subhanahu wata'alamelalui perjuangan membangun umat, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Cendekiawan muslim dalam kedudukannya sebagai abdi Allah subhanahu wata'ala,selaku warga negara Republik Indonesia yang sadar akan besarnya tantangan perubahan paradigmatis yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa perlu mengembangkan peluang danmerumuskan pemikiran dan konsep strategis, sekaligus mengupayakan pemecahan konkrit permasalahan strategis lokal, regional, nasional, dan globalmenuju rahmatan lil’alamin.

 

Berdasarkan keyakinan dan kenyataan tersebut dan dengan memohon taufiq dan hidayah Allah subhanahu wata'ala, maka para cendekiawan muslim Indonesia bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah pengabdian denganmembentuk Ikatan Cendekiawan Muslimse-Indonesia.

 

BAB I

NAMA,WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1

N a m a

 

Organisasi ini bernama Ikatan Cendekiawan Muslimse-Indonesia disingkat ICMI.

 

Pasal 2

Tempat danWaktu Didirikan

 

ICMI didirikan di Malang, pada hari Jum'at tanggal 20 Jumadil Awwal 1411 H, bertepatan dengan tanggal 07 Desember 1990 M, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 3

Kedudukan

ICMI berpusat dan berkedudukan hukumdi Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

 

Pasal 4

Asas

 

ICMI berasaskan IslamdalamNegara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Tujuan

 

ICMI bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah subhanahu wata'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia.

 

BAB III

SIFAT ORGANISASI DAN KEGIATAN

 

Pasal 6

Sifat Organisasi

 

ICMI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat :

a. Keterbukaan, Kebebasan, Kemandirian, dan Kekeluargaan.

b. Keilmuan, Kepakaran, Kecendekiawanan, dan Kebudayaan

c. Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan.

 

Pasal 7

Kegiatan

 

Untuk mencapai tujuan dan dalam rangka menegakkan kebajikan, mencegah kemungkaran, ICMI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut :

  1. Meningkatkan mutu komitmen dan pengamalan keimanan-ketaqwaan, kecendekiawanan, dan kepakaran para anggota melalui peningkatan pembelajaran dan koordinasi sistem jaringan informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri.
  2. Mengembangkan pemikiran, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif, strategis, dan antisipatif dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis lokal, regional, nasional dan global.
  3. Berperan aktif mengembangkan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya umat Islam Indonesia.
  4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaumyang lemah guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  5. Mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil pemikiran, penelitian, kajian, dan inovasi bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik perorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintah maupun swasta.

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

 

Pasal 8

Anggota

 

Anggota ICMI terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa.

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Anggota

 

  1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan organisasi lainnya.
  2. Setiap anggota dapat menyatakan pendapat, usulan, dan saran kepada Pengurus ICMI.
  3. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara serta hak memilih dan dipilih untuk memangku
  4. jabatan kepengurusan organisasi.

 

 

BAB V

KEORGANISASIAN DAN PERMUSYAWARATAN

 

Pasal 10

Struktur Organisasi

 

  1. Struktur organisasi ICMI terdiri atas Organisasi Satuan yang disingkat Orsat dengan lingkup Kecamatan / Perguruan Tinggi / Kampus, Organisasi Daerah yang disingkat Orda dengan lingkup Kabupaten / Kota, Organisasi Wilayah yang disingkat Orwil dengan lingkup Propinsi dan Organisasi Pusat yang disingkat Orpus dengan lingkup Indonesia.
  2. Apabila di suatu daerah tertentu terdapat kekhususan, baik dalam maupun luar negeri, maka guna memudahkan pengaturan administrasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah, dan Organisasi Pusat bila dipandang perlu dapat dibentuk Organisasi Wilayah.
  3. Apabila diperlukan di setiap jenjang organisasi dapat dibentuk Badan Otonom disingkat Batom sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi turut mewujudkan pencapaian tujuan ICMI dalam bidang tertentu dan bertanggung jawab kepada Pengurus sesuai dengan jenjang organisasinya.

 

Pasal 11

Fungsi Organisasi

 

  1. ICMI adalah wadah atau organisasi cendekiawan muslim yang menghimpun berbagai unsur cendekiawan dari berbagai kalangan masyarakat.
  2. ICMI senantiasa memelihara dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kerjasama kemitraan dengan pemerintah, organisasi cendekiawan lain, organisasi kemasyarakatan dan seluruh kalangan masyarakat.
  3. Setiap jenjang organisasi ICMI (Orpus, Orwil, Orda dan Orsat) berfungsi menyiapkan dan melaksanakan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mewujudkan masyarakat madani di daerah masing masing.
  4. Setiap jenjang organisasi ICMI berfungsi mendorong dan memotivasi anggotanya untuk meningkatkan kreativitas dan pembelajaran diri sendiri dalamrangka mencapai tujuan ICMI.
  5. ICMI berfungsi untuk meningkatkan integrasi NKRI dan memanfaatkan kebhinekaan SDM dan sumberdaya lainnya pada masing-masing daerah bagi keunggulan daerah dan keunggulan Indonesia.

 

 

Pasal 12

Permusyawaratan

 

  1. Permusyawaratan dalam ICMI meliputi: Muktamar, Musyawarah, Silaturahmi, Muzakarah serta bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu.
  2. Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VI

KEBERSAMAAN DAN JARINGAN

 

Pasal 13

Kebersamaan

 

Setiap anggota ICMI dapat mengembangkan kegiatan kebersamaan dan kegiatan melalui kelompok dan jaringan antar sesama anggota setempat, antar tempat, sewilayah atau lintas wilayah, melalui koordinasi organisasi satuan, daerah, wilayah atau pusat, sesuai dengan ketentuan organisasi.

 

Pasal 14

Jaringan Kerjasama

 

Jaringan kerjasama pada setiap jenjang kepengurusan perlu dikembangkan dengan lembaga, kelompok, jaringan atau himpunan lain yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan ICMI.

 

BAB VII

KEPENGURUSAN

 

Pasal 15

Jenjang Kepengurusan

 

  1. Kepengurusan ICMI terdiri atas Majelis Pengurus Satuan, Majelis Pengurus Daerah, Majelis PengurusWilayah, dan Majelis Pengurus Pusat.
  2. Majelis Pengurus Satuan, Daerah dan Wilayah diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Wakil Sekretaris, Bendahara atau Wakil Bendahara.
  3. Majelis Pengurus Pusat ICMI diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, atau Wakil Sekretaris Jenderal, atau Bendahara Umum, atau Wakil Bendahara Umum.

 

Pasal 16

Pimpinan Jenjang Kepengurusan

 

  1. Majelis Pengurus Satuan disingkat MPS dipimpin oleh Ketua Organisasi Satuan.
  2. Majelis Pengurus Daerah disingkat MPD dipimpin oleh Ketua Organisasi Daerah.
  3. Majelis PengurusWilayah disingkat MPWdipimpin oleh Ketua OrganisasiWilayah.
  4. Majelis Pengurus Pusat disingkat MPP dipimpin oleh Ketua Umum.

 

 

BAB VIII

KEKAYAAN, KEUANGAN DAN BADAN USAHA

 

Pasal 17

Sumber Kekayaan dan Keuangan

 

Kekayaan dan keuangan ICMI diperoleh dari :

  1. Uang pangkal dan iuran anggota.
  2. Zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf.
  3. Usaha-usaha yang dikelola ICMI serta sumbangansumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.

 

Pasal 18

Badan Usaha

 

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, ICMI membentuk badan-badan usaha baik yang dikelola oleh Majelis Pengurus Pusat, Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah, Majelis Pengurus Satuanmaupun oleh Badan-Badan Otonom, yang dimandatkan secara organisatoris dan notarial.

 

BAB IX

PENETAPAN DAN PERUBAHAN

 

Pasal 19

Penetapan dan Perubahan

 

Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI dilakukan melalui Muktamar dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir.

 

BAB X

PEMBUBARAN

 

Pasal 20

Pembubaran

 

  1. Pembubaran ICMI dilakukan melalui Muktamar yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
  2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila Muktamar tersebut dalam ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
  3. Keputusan pembubaran diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Apabila ICMI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga ilmiah atau pendidikan Islamatau lembaga sosial yang ada di Indonesia.

 

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 21

Aturan Tambahan

 

Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XII

P E N U T U P

 

Pasal 22

P e n u t u p

 

Pengesahan dan Pemberlakuan Anggaran Dasar:

  1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran Dasar ICMI Periode V (kelima) 29 Dzulhijjah 1431 H/06 Desember 2010 M – 01 Robi’ul Awal1437 H./13 Desember 2015 M. dan disahkan dalam MuktamarVI (keenam) ICMI Tahun 2015.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

PERIODE 2015 - 2020

 

BAB I

PENGERTIAN UMUM

 

Pasal 1

Pengertian Umum

 

Cendekiawan muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.

 

 

BAB II

KEORGANISASIAN

 

Pasal 2

Sifat Keorganisasian

 

  1. ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat :
  2. Ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturahmi dalam membina dan mengembangkan ta'aruf/saling mengenal, ta'awwun/saling menolong dan tausiah/saling berwasiat dijalan yang benar guna memperkukuh upaya mewujudkan masyarakat madani.
  3. Ke-Indonesiaan yang dicerminkan dengan upaya memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dalam bentuk berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan ke-Bhinekaan yang kita miliki.
  4. Kecendekiawanan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan umat, masyarakat, bangsa dan negara khususnya dalam menjunjung harkat dan martabat rakyat kecil serta memperjuangkan kaum lemah.
  5. Keilmuan dan kebudayaan yang bergerak dibidang ilmu pengetahun, teknologi, sosial, ekonomi, hukum, seni, sastra, tatanan kelembagaan dan managemen/administrasi untuk menghasilkan kajian, inovasi, peragaan, sumbangan pemikiran dan karya-karya nyata.
  6. Keterbukaan yang diselenggarakan dalam penerimaan anggota, menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa dan dinamika anggota, serta pertanggungjawaban keuangan.
  7. Kebebasan yang dimanifestasikan dalamsikap independen serta bertanggung jawab, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian dari atau bernaung dalam organisasi kekuatan sosial politik dan atau birokrasi pemerintah.
  8. Kemandirian yang dicerminkan dalam sikap organisasi yang memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara berswadaya terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan
  9. Kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan cendekiawan muslim serta berpartisipasi dalam pemersatu umat, masyarakat, bangsa dan negara.

 

Pasal 3

Fungsi Organisasi Struktural

 

  1. Organisasi Satuan merupakan pusat kegiatan anggota yang mempunyai otonomi sesuai dengan ketentuan organisasi.
  2. Organisasi Daerah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah Organisasi Satuan di Kabupaten/Kota serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah kabupaten/kota.
  3. Organisasi Wilayah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah Organisasi Satuan, Organisasi Daerah dan Badan-Badan Otonom ICMI di tingkat Kabupaten/Kota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik; serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah provinsi.
  4. Organisasi Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan Organisasi Satuan, Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah dan Badan Otonom ICMI Tingkat Pusat dalam skala Nasional; serta melaksanakan kegiatan dalam skala nasional/ internasional.
  5. Majelis khusus yang dibentuk di Organisasi Pusat dan Badan Otonom yang dibentuk pada setiap jenjang organisasi berfungsi turut mewujudkan pencapaian tujuan ICMI dalam bidang tertentu antara lain: ekonomi terutama ekonomi syariah/ekonomi kerakyatan, sosial, budaya, hukum, pendidikan dan dakwah.

 

Pasal 4

Organisasi Satuan

 

  1. Organisasi Satuan merupakan satuan organisasi yang dibentuk atas dasar anggota dengan latar belakang lebih dari satu disiplin ilmu, profesi, kelompok atau lembaga berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang cendekiawan muslim, yang berada di tempat pemusatan anggota disuatu lingkungan Kecamatan/Perguruan Tinggi/Kampus.
  2. Organisasi Satuan menghimpun anggota serta mengkoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada, setempat maupun antar tempat.
  3. Pendirian Organisasi Satuan untuk pertama kali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengurus Daerah tembusan kepada Majelis PengurusWilayah dan Majelis Pengurus Pusat.
  4. Organisasi Satuan dalam negeri dibentuk dan mendapat pengesahan Majelis Pengurus Daerah.
  5. Apabila dipandang perlu Organisasi Satuan dapat dibentuk di luar negeri.
  6. Organisasi Satuan luar negeri dibentuk oleh Majelis Pengurus Daerah setempat atau Majelis PengurusWilayah setempat.
  7. Dalam hal Majelis Pengurus Daerah dan atau Wilayah belum siap, pengesahan Majelis Pengurus Satuan dikeluarkan oleh Majelis PengurusWilayah dan atau Majelis Pengurus Pusat.
  8. Apabila diperlukan ditingkat Organisasi Satuan dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar
  9. Persyaratan minimum untuk pendirian Organisasi Satuan harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

 

Pasal 5

Organisasi Daerah

 

  1. Organisasi Daerah dibentuk disetiap Kabupaten/Kota.
  2. Pendirian Organisasi Daerah untuk pertama kali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis PengurusWilayah, tembusan kepada Majelis Pengurus Pusat.
  3. Organisasi Daerah dibentuk danmendapat pengesahan Majelis PengurusWilayah.
  4. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Organisasi Daerah dapat dibentuk di luar negeri.
  5. Apabila dipandang perlu Organisasi Daerah dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
  6. Persyaratan minimun untuk pendirian Organisasi Daerah sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) Orsat, harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

 

Pasal 6

Organisasi Wilayah

 

  1. Organisasi Wilayah dibentuk disuatu wilayah propinsi yang ada pemusatan sejumlah Organisasi Daerah.
  2. Pendirian Organisasi Wilayah untuk pertama kali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengurus Pusat.
  3. OrganisasiWilayah dibentuk danmendapat pengesahan Majelis Pengurus Pusat.
  4. Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, OrganisasiWilayah dapat dibentuk di luar negeri di setiap negara sahabat.
  5. Apabila dipandang perlu di tingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
  6. Persyaratan mendirikan Organisasi Wilayah minimal harus memiliki pusat kajian operasional pembangunan daerah danmemiliki kantor sekretariat dan programunggulan.

 

Pasal 7

Organisasi Pusat

 

Organisasi Pusat merupakan organisasi yang dibentuk di tingkat pusat.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 8

Jenis Anggota

 

  1. Anggota Biasa adalah cendekiawan muslim warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri danmemenuhi persyaratan organisasi.
  2. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang ditetapkan oleh Majelis Pengurus Pusat, antara lain karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang tinggi nilainya dan berguna bagi kemajuan umat Islam,masyarakat, bangsa dan negara.

 

Pasal 9

Persyaratan Anggota

 

Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah :

  1. Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam.
  2. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Khittah, Kode Etik, Wawasan Pengabdian dan ketetapan-ketetapan organisasi.
  3. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota dan atau pengurus ICMI.
  4. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya.
  5. Prosedur keanggotaan anggota luar biasa diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.
  6. Kartu Anggota ICMI diterbitkan oleh Majelis Pengurus Pusat.

 

Pasal 10

Hak Anggota

 

  1. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang organisasi.
  2. Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai hak memberikan usul dan saran yang disampaikan kepada Pengurus ICMI.

 

Pasal 11

Kewajiban Anggota

 

1) Anggota biasa mempunyai kewajiban :

a. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

b. Melaksanakan Kode Etik ICMI.

c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

2) Anggota luar biasa mempunyai kewajiban :

a. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

 

Pasal 12

Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian

 

1) Keanggotan biasa dan keanggotaan luar biasa berakhir karena :

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri.

c. Diberhentikan.

2) Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi :

a. Pemberhentian terhadap anggota ICMI dilakukan oleh Majelis Pengurus Pusat, atas usulan Majelis Pengurus ICMI di bawahnya.

b. Pemberhentian terhadap anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh pengurus ICMI yang berwenang untuk itu.

c.  Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang mempunyai jabatan dalamkepengurusan ICMI, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus ICMI yang berwenang.

d. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam Musyawarah Satuan atauMusyawarah Daerah atau Musyawarah Wilayah atau forum yangditunjuk untuk itu dan Majelis Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

e.  Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan ayat 2 (dua) butir d pasal ini, dapat mengajukan/ meminta banding dalam forum Muktamar ICMI sebagai pembelaan terakhir.

f.  Prosedur lebih rinci pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.

 

BAB IV

KEPENGURUSAN

 

Pasal 13

Majelis Pengurus Satuan

 

1) Status Majelis Pengurus Satuan :

a. Majelis Pengurus Satuan adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi ditingkat Organisasi Satuan.

b. Masa jabatan Majelis Pengurus Satuan 5 (lima) tahun.

c. Ketua Majelis Pengurus Satuan dalam negeri memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d. Masa jabatan Majelis Pengurus Satuan luar negeri 2 (dua) tahun.

e. Ketua Majelis Pengurus Satuan luar negeri memegang jabatannya selama masa 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

f. Pengurus Organisasi Satuan tidak dapat merangkap jabatan disetiap jenjang organisasi ICMI.

g. Ketua Majelis Pengurus Satuan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.

2) Struktur Kepengurusan Organisasi Satuan :

a. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota

b. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pengurus Satuan

d. Seksi

e. Unit

3) Personalia Majelis Pengurus Satuan :

a. Sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

b. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Satuan tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Satuan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

c. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Satuan mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Satuan sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

4) Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Satuan dan pembelaan :

a. Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Satuan dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalamhal-hal luar biasa.

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Satuan atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan organisasi.

 

5) Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Satuan :

a. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Satuan, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani bermoral dan berdaya saing.

b. Menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Majelis PengurusWilayah dan Majelis Pengurus Pusat.

c. Majelis Pengurus Satuan dalam negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan Majelis Pengurus Daerah.

d. Majelis Pengurus Satuan luar negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan Majelis Pengurus Daerah atau Majelis Pengurus Wilayah dan atau Majelis Pengurus Pusat.

e. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Majelis Pengurus Satuan demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

f. Personalia Majelis Pengurus Satuan mengkoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan mereka dalam mengupayakan terwujudnya tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.

g. Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Satuan.

h. Membantu masing-masing anggota ICMI meningkatkan kepakaran mereka.

 

Pasal 14

Majelis Pengurus Daerah

 

1) Status Majelis Pengurus Daerah :

a. Majelis Pengurus Daerah adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota.

b. Masa jabatan Majelis PengurusWilayah 5 (lima) tahun.

c. Ketua Majelis Pengurus Daerah memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d. Masa jabatan Majelis Pengurus Daerah luar negeri 2 (dua) tahun

e. Ketua Majelis Pengurus Daerah luar negeri memegang jabatannya selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

f. Pengurus Organisasi Daerah tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang struktur kepengurusan organisasi ICMI.

g. Ketua Majelis Pengurus Daerah tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.

2) Struktur Kepengurusan Organisasi Daerah :

a. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota

b. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pengurus Daerah

d. Divisi

e. Seksi

3) Personalia Majelis Pengurus Daerah :

a. Majelis Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

b. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Daerah tidak dapatmelaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Pejabat Ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

c. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Daerah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Daerah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

4) Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Daerah dan pembelaan :

a. Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Daerah dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Daerah atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan organisasi.

5) Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Daerah :

a. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di daerah.

b. Menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Majelis Pengurus Pusat.

c. Membantu Majelis Pengurus Satuan meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan fungsi organisasi ICMI.

d. Mendorong, merintis dan mengkoordinasikan pembentukan satuan-satuan baru.

e. Majelis Pengurus Daerah dalam negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dariMajelis PengurusWilayah.

f. Majelis Pengurus Daerah luar negeri, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pengurus wilayah atau Majelis Pengurus Pusat.

g. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Majelis Pengurus Daerah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

h. Personalia Majelis Pengurus Daerah mengkoordinasikan proses kegiatan mereka dalam mengupayakan tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.

i. Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan secara transparan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Daerah.

 

Pasal 15

Majelis PengurusWilayah

 

1) Status Majelis Pengurus Wilayah :

a. Majelis Pengurus Wilayah adalah badan/instansi kepemimpinan organisasi tingkat Propinsi/ Kawasan/ Negara.

b. Masa Jabatan Majelis PengurusWilayah 5 (lima) tahun.

c. Ketua Majelis Pengurus Wilayah memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d. Pengurus Organisasi Wilayah tidak dapat merangkap jabatan dalam setiap jenjang kepengurusan organisasi ICMI.

e. Ketua Majelis PengurusWilayah tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Partai Politik.

2) Struktur Kepengurusan Organisasi Wilayah :

a. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota

b. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

c. Majelis Pengurus Wilayah

d. Departemen

e. Divisi

f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat

3) Personalia Majelis Pengurus Wilayah :

a. Majelis Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang.

b. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

c. Dalam hal Ketua Majelis Pengurus Wilayah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Majelis Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

4) Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Wilayah dan pembelaan :

a. Pemberhentian terhadap Majelis Pengurus Wilayah dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalamhal-hal luar biasa.

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Musyawarah Wilayah atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan organisasi.

5) Tugas dan kewajiban Majelis PengurusWilayah :

a. Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Wilayah, kebijakan dan program kerja organisasi serta ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani diwilayah.

b.  Segera menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sekali kepada Majelis Pengurus Pusat.

c.  Mengevaluasi hasil kerja Majelis Pengurus Daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada Majelis PengurusWilayah.

d.  Mendorong, merintis dan mengkoordinasikan pembentukan Daerah-Daerah baru yang dipandang perlu serta membantu majelis Pengurus Daerah melaksanakan tugas mereka sesuai fungsi organisasi serta meningkatkan kepakaran masing-masing anggota ICMI.

e. Majelis PengurusWilayah, baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pengurus Pusat.

f.  Setelah pengurus baru terbentuk maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Majelis Pengurus Wilayah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

g. Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengurus Wilayah.

h.  Personalia Majelis Pengurus Wilayah mengkoordinasikan proses kegiatan mereka dalam mengupayakan tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.

 

Pasal 16

Majelis Pengurus Pusat

 

1) Status Majelis Pengurus Pusat :

a. Majelis Pengurus Pusat adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.

b. Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat memegang jabatannya selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

c. Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat bertanggung jawab mengatur koordinasi dan pembagian tugas untuk koordinasiwilayah (korwil) dan koordinasi bidang (korbid).

d. Koordinasiwilayah (Korwil) dibagi menjadi 6 (enam)meliputi:

1. Wilayah Sumatera

2. Wilayah Jawa Bali

3. Wilayah Kalimantan

4. Wilayah Sulawesi

5. Wilayah DKI Jakarta dan Luar Negeri dan Maluku, Papua dan Nusa Tenggara

e. Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat terdiri dari 6 (enam) orang yang mewakili unsur Birokrasi, Pengusaha, Akademisi, NGO, TNI/Polri, dan Perempuan.

f.  Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat memegang jabatannya selama 1 (satu) periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

g. Dalam hal Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalammasa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua Umumbaru dari internal Wakil-Wakil Ketua Umum melalui musyawaarah mufakat, dan ditetapkan dalam forum SILAKNAS untuk memimpin organisasi sampai akhir masa jabatannya.

h. Dalam hal salah seorang Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka tidak dilakukan pemilihan/ pergantian Wakil Ketua Umum sampai akhirmasa periodenya.

i. Ketua UmumMajelis Pengurus Pusat dibantu oleh 6 (enam) orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Wakil Sekretaris Jenderal.

j. Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal partai politik.

2) Struktur Kepengurusan Organisasi Pusat :

a. Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;

b. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.

c. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

d. Majelis Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua Koordinasi, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahra Umum, Wakil Bendahara Umum, Bidang dan Departemen.

e. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif.

f. Bidang, sekurang-kurangnya memiliki 6 (enam)Bidang terdiri dari :

1. Organisasi dan Kelembagaan

2. Pendidikan dan Pengembangan SDM

3. Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi Ummat

4. Hukum, Advokasi dan HAM dan Hubungan Luar Negeri

5. Kesejahteraan dan Kesehatan

6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

g. Setiap Bidang sekurang-kurangnya membawahi 3 (tiga) Departemen

h. Bila dipandang perlu Majelis Pengurus Pusat dapat membentuk Majelis Khusus atau Lembaga Strategis yang bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umumsesuai kebutuhan.

3) Personalia Majelis Pengurus Pusat :

a. Pimpinan Majelis Pengurus Pusat teridiri dari Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

b. Pengurus Inti terdiri dari Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

c. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua Koordinasi, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Ketua dan Sekretaris Majelis Khusus.

d. Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Harian ditambah Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris Bidang, para Ketua Departemen, Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris Dewan Penasehat dan Dewan Pakar serta Ketua dan Sekretaris Badan Otonom.

e. Majelis Pimpinan Paripurna Pusat terdiri dari Pengurus Lengkap ditambah Anggota Dewan Kehormatan, Anggota Dewan Penasehat dan Anggota Dewan Pakar, para Penasehat, Pengurus dan Anggota Majelis Khusus, Pimpinan Badan Otonom ICMI tingkat Pusat serta Ketua dan Sekretaris Majelis PengurusWilayah.

4) Tata cara pemberhentian Majelis Pengurus Pusat dan pembelaan:

a. Pemberhentian terhadap Anggota Majelis Pengurus Pusat dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalamhal-hal luar biasa.

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional atau forumyang ditunjuk untuk itu.

c.  Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalamketetapan organisasi.

5) Tugas dan kewajiban Majelis Pengurus Pusat :

a. Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil-hasil Muktamar, Silaturahmi Kerja Nasional, hasil-hasil Musyawarah Pusat serta ketetapan-ketetapan organisasi lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

b. Segera mengumumkan/ menyampaikan kepada aparat ICMI segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ICMI.

c. Majelis Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Muktamar.

d. Majelis Pengurus Pusat bertanggung jawab ke luar dan ke dalam organisasi.

e. Majelis Pengurus Pusat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan.

f. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Majelis Pengurus Pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

g. Personalia Majelis Pengurus Pusat mengkoordinasikan proses kegiatan mereka untuk mewujudkan tujuan operasional prioritas pada periode tertentu yang ditetapkan dalam rapatkerja yang diatur dengan aturan organisasi.

h. Majelis Pengurus Pusat membantu mengembangkan kinerja Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah, Majelis Pengurus Satuan dan Pimpinan Badan Otonom ICMI Tingkat Pusat dalam upaya mewujudkan tujuan ICMI.

 

Pasal 17

Pergantian Pengurus AntarWaktu

 

1) Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum masa kepengurusan berakhir.

2) Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat dan oleh Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, dan Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

3) Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan melakukan pergantian pengurus setelah melalui rapat pengurus lengkap yang diagendakan khusus untuk keperluan itu.

4) Pergantian Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan dilakukan setelah melalui rapat pengurus lengkap yang di agendakan khusus untuk keperluan itu.

 

 

BAB V

DEWAN KEHORMATAN, DEWAN PENASEHAT

DAN DEWAN PAKAR

 

Pasal 18

Dewan Kehormatan

 

1) Dewan Kehormatan beranggotakan para tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang karena jasa-jasanya aktif mengembangkan organisasi ICMI yang aktifitas dan atau karena usianya menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat aktif, namun pemikirannya masih tetap dibutuhkan.

2) Dewan Kehormatan berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memberikan pemikiran untuk kebijakan organisasi yang bersifat strategis bagi kelangsungan hidup organisasi.

 

 

Pasal 19

Dewan Penasehat

 

1) Dewan Penasehat beranggotakan para tokoh yang berpengaruh dilingkungan pemerintah, keagamaan, keilmuan, kemasyarakatan dan dunia usaha.

2) Dewan Penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup organisasi.

 

 

Pasal 20

Dewan Pakar

 

1) Dewan Pakar beranggotakan para tokoh cendekiawan muslim yang mempunyai kelebihan dibidang pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan serta disegani dan dihormati dikalangan umat dan sesama cendekiawan muslim.

2) Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

 

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

 

Pasal 21

Silaturahmi dan Muzakarah

 

1) Silaturahmi adalah pertemuan atau forum komunikasi kekeluargaan yang membahas pelaksanaan program kerja dan evaluasi berkala termasuk masalah koordinasi yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan publik.

2) Muzakarah adalah pertemuan atau forum komunikasi ilmiah dalam bidang kebudayaan, keilmuan, teknologi, kelembagaan dan keagamaan.

3) Silaturahmi, Muzakarah dapat diadakan pada tingkat Organisasi Satuan,Organisasi Daerah, OrganisasiWilayah maupun Organisasi Pusat.

 

Pasal 22

Musyawarah Satuan

 

1) Status Musyawarah Satuan :

a. Musyawarah Satuan merupakan forum tertinggi organisasi tingkat Satuan yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Satuan.

b. Musyawarah Satuan merupakan musyawarah anggota.

c. Musyawarah Satuan dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Wilayah.

d. Musyawarah Satuan luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Daerah/ Musyawarah Wilayah.

2) Wewenang Musyawarah Satuan :

a. Musyawarah Satuan menilai pertanggung jawaban Majelis Pengurus Satuan.

b. Menetapkan program kerja Organisasi Satuan yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ICMI.

c. Memilih Majelis Pengurus Satuan dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Majelis Pengurus Satuan.

d. Memilih dan mengusulkan 1 (satu) satu orang calon anggota Majelis Permusyawaratan Muktamar dari unsur Orwil serta 7 (tujuh) orang calon Pimpinan Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.

1) Tata Tertib Musyawarah Satuan :

a.  Peserta Musyawarah Satuan terdiri dari pengurus dan anggota satuan.

b. Majelis Pengurus Satuan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Satuan.

c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Satuan diatur dalam ketetapan organisasi.

d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Satuan.

 

Pasal 23

Musyawarah Daerah

 

1) Status Musyawarah Daerah :

a. Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat daerah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Daerah.

b. Musyawarah Daerah merupakan musyawarah satuan.

c. Musyawarah Daerah dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

d. Musyawarah Daerah luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

2) Wewenang Musyawarah Daerah :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Daerah.

b. Menetapkan program kerja Organisasi Daerah yang merupakan unsur – unsur satuan dan Badan Otonom serta penjabaran dari garis-garis besar programkerja ICMI.

c. Memilih Majelis Pengurus Daerah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Majelis Pengurus Daerah.

d. Memilih dan mengusulkan 1 (satu) satu orang calon anggota Majelis Permusyawaratan Muktamar dari unsur Orwil serta 7 (tujuh) orang calon Pimpinan Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.

3) Tata Tertib Musyawarah Daerah :

a. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari Majelis Pengurus Daerah, dan anggota serta undangan lainnya.

b. Majelis Pengurus Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Daerah diatur dalam ketetapan organisasi.

d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 24

MusyawarahWilayah

 

1) Status MusyawarahWilayah :

a. Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Organisasi Wilayah.

b. Musyawarah Wilayah merupakan musyawarah daerah dan satuan.

c. Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, sebelum penyelenggaraan Muktamar.

2) Wewenang Musyawarah Wilayah :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Wilayah.

b. Menetapkan program kerja Organisasi Wilayah yang merupakan rangkuman program kerja Organisasi, Organisasi Daerah serta penjabaran dari garis-garis besar programkerja ICMI.

c. Memilih Majelis Pengurus Wilayah dengan jalan memilih ketua, merangkap ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Organisasi Wilayah.

d. Memilih dan mengusulkan 1 (satu) satu orang calon anggota Majelis Permusyawaratan Muktamar dari unsur Orwil serta 7 (tujuh) orang calon Pimpinan Majelis Pengurus Pusat untuk periode berikutnya.

3) Tata Tertib MusyawarahWilayah :

a. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari Majelis Pengurus Wilayah, utusan Majelis Pengurus Daerah, utusan Majelis Pengurus Satuan,peninjau dan undangan lainnya.

b. Majelis Pengurus Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.

c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Musyawarah Wilayah diatur dalam ketetapan organisasi.

d. Dalam keadaan mendesak atau bila dipandang perlu, dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa Organisasi Wilayah.

 

Pasal 25

Muktamar

 

1) Status Muktamar :

a. Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi tingkat nasional yang menjadi penentu organisasi.

b. Muktamar merupakan musyawarah utusan Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah, Badan Otonom tingkat pusat dan Majelis Pengurus Pusat.

c. Muktamar diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.

2) Wewenang Muktamar :

a. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Pengurus Pusat.

b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar ProgramKerja ICMI, Pedoman-Pedoman Pokok dan Kebijaksanaan Organisasi.

c. Memilih dan menetapkan Majelis Pengurus Pusat melalui pembentukan Tim Formatur.

d. Memilih alternatif tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya.

3) Tata Tertib Muktamar :

a. Peserta Muktamar terdiri dari peserta utusan dan peserta peninjau.

b. Peserta utusan terdiri dari personalia Majelis Pengurus Pusat, Badan-Badan Otonom ICMI tingkat pusat, utusan Organisasi Wilayah, dan utusan Organisasi Daerah, sedangkan peserta peninjau adalah undangan lainnya.

c. Majelis Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Muktamar.

d. Banyaknya utusan Organisasi Daerah, Organisasi Wilayah, Badan Otonom ICMI Tingkat Pusat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Muktamar ditetapkan oleh Majelis Pengurus Pusat.

e. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.

 

 

Pasal 26

Muktamar Luar Biasa

 

1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.

2) Muktamar Luar Biasa diadakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Organisasi Daerah serta setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat.

 

BAB VII

RAPAT-RAPAT

 

Pasal 27

Jenis-Jenis Rapat

 

Pengambilan keputusan organisasi ICMI dilakukan dalamrapat-rapat yang terdiri dari :

1. Rapat Pimpinan

2. Rapat Pengurus Inti

3. Rapat Pengurus Harian

4. Rapat Pengurus Lengkap

5. Rapat Majelis Pimpinan Paripurna

6. Rapat Koordinasi

 

Pasal 28

Rapat Pimpinan danWewenang

 

1) Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan dihadiri oleh :

a. Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

b. Wakil-Wakil Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Wakil Ketua pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

c. Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

d. Bendahara Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Bendahara pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

2) Rapat Pimpinan berwenang untuk :

a. Membahas hal-hal penting dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus ICMI karena berkaitan dengan kepentingan organisasi.

b. Mengambil keputusan strategis dalam pemecahan masalah.

c. Memantau dinamika perkembangan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

 

Pasal 29

Rapat Pengurus Inti danWewenang

 

1) Rapat Pengurus inti diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan di hadiri oleh :

a. Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Penguurs Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

b. Ketua Dewan Kehormataan, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pakar pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Pakar pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan. 

c. Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

d. Bendahara Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/ Bendahara pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

2) Rapat Pengurus inti berwenang untuk :

a. Membahas hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian ICMI karena berkaitan dengan kepentingan umat, bangsa dan negara.

b. Mempersiapkan alternatif pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengurus dalam mengambil keputusan strategis.

c. Memantau dinamika perkembangan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3) Rapat Pengurus Inti dipimpin oleh Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

 

Pasal 30

Rapat Pengurus Harian danWewenang

 

1) Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dihadiri oleh:

a. Ketua Umum, pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

b. Wakil Ketua Umum,Ketua-Ketua Koordinasi pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Wakil Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

c. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, dan Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

d. Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Bendahara, Wakil Bendahara pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

e. Para Ketua Departemen pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Para Ketua Bidang pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah/ Para Ketua Divisi pada tingkat Majelis Pengurus Daerah/Para Ketua Seksi pada tingkat Majelis Pengurus Satuan.

2) Rapat Pengurus Harian berwenang untuk :

a. Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah/tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya.

b. Membahas masalah-masalah aktual dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran ICMI.

c. Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Departemen/ Bidang/Divisi.

d. Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional.

3) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Daerah dan Satuan sesuai dengan agenda rapat didampingi oleh Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis PengurusWilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

 

Pasal 31

Rapat Pengurus Lengkap danWewenang

 

1) Rapat Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh :

a. Pengurus Harian.

b. ParaWakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Penasehat.

c. ParaWakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pakar.

d. Para anggota Departemen pada tingkat Majelis Pengurus Pusat, Bidang pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Divisi pada tingkat Majelis Pengurus Daerah dan Seksi pada tingkat Majelis Pengurus Satuan..

e. Para Penasehat, Pengurus dan Anggota Majelis Khusus pada tingkat Majelis Pengurus Pusat.

f. Pimpinan Badan Otonom sesuai dengan jenjang organisasinya.

2) Rapat Pengurus Lengkap berwenang untuk :

a. Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab cendekiawan baik yang berskala nasional, regional maupun internasional.

b. Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan danmenetapkan tindak lanjut program organisasi.

c. Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program.

d. Menetapkan kebijaksanaan yang bersifat strategis untuk menjalankan misi organisasi.

3) Rapat Pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal pada tingkat Majelis Pengurus Pusat/Sekretaris pada tingkat Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah dan Majelis Pengurus Satuan.

 

Pasal 32

Rapat Majelis Pimpinan Paripurna danWewenang

 

1) Rapat Majelis Pimpinan Paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun dan dihadiri oleh :

a. Pengurus Lengkap.

b. Dewan Kehormatan

c. Dewan Penasehat

d. Dewan Pakar

e. Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Wilayah untuk Organisasi Pusat/Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Daerah untuk Organisasi Wilayah/Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Satuan untuk Organisasi Daerah.

2) Rapat Majelis Pimpinan Paripurna berwenang untuk:

a. Menetapkan kebijaksanaan umumorganisasi.

b. Menetapkan strategi pencapaian tujuan organisasi.

c. Menampung dan merumuskan usulan baru bagi penyempurnaan Organisasi dan atau;

d. Mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar.

e. Merespon dan menyikapi perkembangan terkini menyangkut kemaslahatan umat.

3) Rapat Majelis Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum untuk Organisasi Pusat/Ketua untuk Organisasi Wilayah didampingi oleh Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Penasehat dan Sekretaris Jenderal untuk tingkat Organisasi Pusat/Sekretaris pada tingkat Orwil dan Orda.

 

Pasal 33

Rapat Koordinasi danWewenang

 

1)  Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan dan diadakan oleh :

a. Wakil Ketua Umum/Ketua Koordinasi dan atau

b. Bidang/ Departemen/Divisi terkait dan atau

c. Seksi/Unit terkait dan atau

d. Majelis Khusus dan atau

e. Badan Otonom/Pokja terkait

2) Rapat Koordinasi berwenang untuk :

a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan/programkerja

b. Menetapkan strategi sasaran programkerja

3) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua Koordinasi/Majelis Khusus/badan Otonom/Bidang/ Divisi/Seksi terkait.

 

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pasal 34

Hak Suara dan Hak Bicara

 

Peserta utusan Musyawarah Satuan, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, Muktamar dan Muktamar Luar Biasa mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

 

Pasal 35

Quorumdan Persyaratan

 

1. Musyawarah Satuan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Majelis Pengurus Satuan dan Anggota.

2) Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pesonalia Majelis Pengurus Daerah dan utusan Organisasi Satuan diwilayahnya.

3) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah personalia Majelis Pengurus Wilayah dan utusan Organisasi Daerah dan atau Organisasi Satuan di wilayahnya.

4) Muktamar dan Muktamar Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia Majelis Pengurus Pusat, utusan Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Daerah.

5) Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2),ayat 3) dan ayat 4) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan Musyawarah Satuan, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, Muktamar dan Muktamar Luar Biasa ditangguhkan selama 2 (dua) jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut quorum tidak terpenuhi,maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, Musyawarah/Muktamar tersebut dinyatakan sah.

 

Pasal 36

Pengambilan Keputusan

 

1) Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

 

 

BAB IX

KEGIATAN DAN USAHA

 

Pasal 37

Kegiatan

 

1) Mengadakan pengajian rutin dalam mengembangkan dan meningkatkan komitmen keimanan dan mutu keilmuan sumbedaya manusia ICMI dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesame manusia dan alam lingkungan.

2) Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi Islam dalam dan luar negeri untuk meningkatkan pembelajaran umat.

3)  Mengembangkan perpustakaan umum.

4) Mengembangkan penelitian dan pengkajian operasional untuk mempengaruhi isi dan pelaksanaan kebijakan publik.

5) Mengembangkan kelembagaan ekonomi dan keuangan Islam antara lain penggalangan dana, pengelolaan modal, bank, koperasi, usaha ekonomi lemah, zakat dan harta yang halal lainnya.

6) Meningkatkan keterlibatan cendekiawan muslim dalam kegiatan pengembangan filosofi, etika dan ilmu pengetahuan untuk mendukung terwujudnya tujuan ICMI.

7) Melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya pengembangan proyek-proyek percontohan.

8) Mendorong terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang-bidang bioteknologi, informatika, energi alternatif, transportasi, material, elektronika-mikro serta bidang-bidang sosial, ekonomi, hukumagama dan budaya.

9) Mengembangkan wawasan kecendekiawanan terhadap kaum terpelajar muslim yang berwawasan pembangunan nasional.

10) Menyelenggarakan atau mengusahakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Islam yang berpotensi khususnya yang tidak mampu.

 

Pasal 38

U s a h a

 

1) Berdasarkan kebutuhan maka pada setiap jenjang organisasi dapat dibentuk Badan Otonom disingkat Batom yang bertanggung jawab kepada ketua koordinasi bidang sesuai dengan jenjang organisasinya.

2) Badan Otonom adalah lembaga yang dibentuk oleh ICMI untuk kegiatan atau usaha yang otonom untuk memajukan organisasi dan anggota ICMI yang berorientasi pada :

a. Profit Center yang berorientasi pada bisnis/laba;

b. Revenue Center yang berorientasi pada pendapatan/impas/ kemandirian;

c. Mission Center yang berorientasi pada pembawa misi semata.

3) Badan Otonom ICMI berbentuk Perseroan (Profit Center), Koperasi (Profit Center), Yayasan (Revenue Center), atau Perkumpulan/Ormas (Mission/Cost Center) yang didirikan oleh ICMI atau kerjasama ICMI dengan pihak lain dengan tujuan untuk menunjang tercapainya visi danmisi ICMI.

4) Badan Otonom yang berbadan hukum Perseroan (Profit Center), maka salah seorang komisaris adalah Ex Officio Ketua umum ditingkat pusat, Ketua ditingkat Orwil, Orda dan Orsat atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Majelis Pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi.

5) Badan Otonom yang berbadan hukum Koperasi (Profit Center) maka salah seorang anggota Dewan Pengawas adalah Ex Officio Presedium ditingkat Pusat, Ketua ditingkat Orwil, Orda, dan Orsat, atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Majelis Pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi.

6) Badan Otonom yang berbadan Hukum Yayasan (Revenue Center) maka Ketua Badan Pembina adalah Ex Officio Ketua Umum ditingkat Pusat, Ketua ditingkat Orwil, Orda, dan Orsat, atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Majelis Pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi.

7) Badan Otonom yang berbadan hukum Perkumpulan/Ormas (Mission/Cost Center) maka Ketua Badan Penasehat adalah Ex Officio Ketua Umum ditingkat Pusat, Ketua ditingkat Orwil,Orda, dan Orsat, atau anggota pengurus yang ditunjuk khusus oleh Majelis Pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi.

8) Badan Otonom dapat membentuk Sub Batom yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan BatomICMI.

9) Batom dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

10) Batom mempertanggungjawabkan kegiatan dan atau usahanya minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi.

11) Pengaturan tentang Badan otonom diatur dengan Peraturan Organisasi.

12) Bila dipandang perlu Majelis Pengurus Pusat dapat membentuk Majelis atau Lembaga Strategis yang bertanggungjawab langsung kepada ketua Umumsesuai kebutuhan.

 

BAB X

KEUANGAN

 

Pasal 39

Pengaturan Keuangan

 

1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditentukan oleh Majelis Pengurus Pusat.

2) Uang pangkal disetorkan kepada Majelis Pengurus Pusat.

3) Pelaksanaan pengumpulan serta pembagian uang pangkal iuran anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalamketetapan organisasi.

4) Laporan Keuangan Tahunan Majelis Pengurus Pusat yang telah diaudit, disampaikan pada forum Silaknas, untuk Pengurus Wilayah/Daerah/Satuan disampaikan pada forum Silakwil/ Silakda/Silaksat.

5) Laporan keuangan akhir masa jabatan dipertanggungjawabkan dalam forum Muktamar untuk Majelis Pengurus Pusat dan forum Musyawarah untuk Majelis Pengurus Wilayah, Majelis Pengurus Daerah, dan Majelis Pengurus Satuan.

 

BAB XI

ATRIBUT ORGANISASI

 

Pasal 40

Atribut Organisasi

 

Atribut organisasi terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda anggota, penggunaannya diaturmelalui ketetapan organisasi.

 

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 41

Aturan Tambahan

 

1) Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI.

2) Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik ICMI.

 

BAB XIII

P E N U T U P

 

Pasal 42

Hal Lain dan Pemberlakuan

 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI akan diatur dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga ICMI Periode V (kelima) 29 Dzulhijjah 1431 H/06 Desember 2010 M – 01 Robi’ul Awal 1437 H./13 Desember 2015 M. dan disahkan dalam Muktamar VI (keenam) ICMI Tahun 2015.

3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.